bappeda.padang@gmail.com


Daftar Saran dan Masukan Dari Semua Stakeholder
No Nama Pengusul Stakeholder Masukan terhadap permasalahan pembangunan Kota Masukan terhadap Prioritas pembangunan Kota Masukan terhadap program kegiatan SKPD SKPD Masukan terhadap program kegiatan indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan perangkat daerah Masukan lainnya untuk penyempurnaan Rancangan RKPD
1 ALI AMRAN Tokoh Masyarakat Selaku warga kota padang yang berdomisili di Perumahan Lubuk Gadinh III RT 04/RW XI Lubuk Buaya, mengusulkan 1.Di perumahan lubuk Gading III bila hijan lebat terjadi banjir penyebabnya drainase yg tidak baik, terutama drainase disepanjang kiri kanan jalan menuju asrama brimob... mohon dilanjutkan perbaikannya Lanjutkan perbaikan drainase sepanjang kiri kanan jalan brimob lubuk buaya Membuat baru gorong gorong dengan membongkar yang lama di depan SMPN 34 menuju perumahan pondok pratama 1 dan perumahan lubuk gading permai IV Dinas PUPR Kota Padang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 ALI AMRAN Tokoh Masyarakat Prioritaskan pengendalian banjir di kelurahan lubuk buaya
3 IRBANDI Tokoh Masyarakat Reklame yang ada dikota padang sudah sepatutnya memperhatikan aspek teknologi, dimana kemajuan zaman telah sangat jauh lompatannya sedangkan Kota Padang masih mengandalkan pola konvensional dengan reklame reklame cetak Tingkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Perbanyak program-program yang berorientasi pada prinsip ekonomis, efektif dan efisien DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 YOS DEKI Perangkat Daerah Kota Padang Kampung Lapai Masih rawan Banjir, untuk itu kami mohon drainase sepanjang jalan jhony anwar di perbesar dan trotoar nya dipercantik Kampung Lapai Masih rawan Banjir, untuk itu kami mohon drainase sepanjang jalan jhony anwar di perbesar dan trotoar nya dipercantik Kampung Lapai Masih rawan Banjir, untuk itu kami mohon drainase sepanjang jalan jhony anwar di perbesar dan trotoar nya dipercantik DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kampung Lapai Masih rawan Banjir, untuk itu kami mohon drainase sepanjang jalan jhony anwar di perbesar dan trotoar nya dipercantik Kampung Lapai Masih rawan Banjir, untuk itu kami mohon drainase sepanjang jalan jhony anwar di perbesar dan trotoar nya dipercantik
5 RAHMAWATI Tokoh Masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, kami dari tokoh masyarakat menginginkan di setiap kelurahan di Kota Padang dibentuk pojok baca sehingga anak-anak yang tidak bisa ke perpustakaan Kota Padang bisa berkunjung ke pojokk baca yang ada di kelurahan dan diharapkan disediakan juga sarana dan prasarananya. Pembangunan sarana dan prasarana pojok baca kelurahan Peningkatan jumlah buku yang disediakan di perpustakaan daerah Kota Padang hendaknya yang terbaru / Update. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kegiatan perpustakaan keliling hendaknya diperluas lagi jangkauan layanannya, tidak hanya sebatas Sekolah Dasar sehingga masyarakat umum lainnya dapat menikmati layanan perpustakaan keliling.
6 EKA CANDRA Perangkat Daerah Kota Padang - - Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan terdapat kelebihan pagu sebesar Rp. 14.400.000.000,- pada kegiatan Pengelolaan Pabrik Es Muaro Anai. Seharusnya ditulis Rp. 1.600.000.000,- bukan 16.000.000.000,-. DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
7 AZWIN, SH, MH Perangkat Daerah Kota Padang Karena keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari APBN maupun pendapatan asli daerah Kota Padang kita perlu perencanaan pembangunan diprioritaskan kepada program unggulan Pemerintah Kota Padang dan hal-hal lain yang mendesak seperti kebutuhan akan penanggulangan pencegahan pemberantasan Covid 19 dan dengan inovasi baru sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut, yang tidak mengurangi tujuan yang akan dicapai dan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi dan Program Unggulan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Tahun 2021 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Sub Program : “Padang Membaca” 1. Aplikasi Pustaka Online: a. Peminjaman Buku Digital b. Peminjaman Buku Konvensional 2. Aplikasi RPPAM (Rumah Pustaka dan Peduli Arsip Masyarakat) 3. Taman Pustaka Digital. II. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip daerah Sub Program: SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah) 1. Aplikasi SIKD dalam rangka menindak lanjuti masukan dan saran para pustakawan dan arsiparis, komponen masyarakat lainnya serta pada forum SKPD pada tanggal 10 Maret 2020 kami ingin bahwa program yang telah ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di format dalam bentuk digital dan on line, disamping meningkatkan pelayanan juga memudahkan dan untuk lebih efektivitasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan OPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Inovasi dan Program Unggulan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Tahun 2021 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Sub Program : “Padang Membaca” 1. Aplikasi Pustaka Online: a. Peminjaman Buku Digital b. Peminjaman Buku Konvensional 2. Aplikasi RPPAM (Rumah Pustaka dan Peduli Arsip Masyarakat) 3. Taman Pustaka Digital. II. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip daerah Sub Program: SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah) 1. Aplikasi SIKD Program dan kegiatan sama namun sistem dan bentuk pelaksanaannya berbeda dengan anggaran yang disesuaikan. Migrasi sistem dari konvensional/manual ke sistem digital perlu dukungan dari beberapa SKPD seperti Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan digital, perpustakaan on line dan aplikasi SIKD (sistem informasi kearsipan daerah). Dukungan dari Kecamatan untuk menyiapkan lahan yang diperuntukkan pembuatan taman digital Perlunya penambahan alokasi anggaran pada program dan kegiatan untuk menunjang program unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Tahun 2021.
8 M.LATIF, S.SOS Perangkat Daerah Kota Padang - Usulan yang sudah di masukan dalam RKPD di Bappeda Kota padang di harap jangan di rubah lagi termasuk yang 2 prioritas kecamatan dan 2 prioritas masing-masing kecamatan karena itu sudah menjadi keputusan Rakorbang kelurahan dan Musrenbang Kecamatan - Usulan 2 ( Dua) Prioritas berbentuk Fisik Sudah merupakan Usulan Isu Strategis di Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk di kerjakan di Tahun 2021 1. Jembatan Penghubung Nangka ke jalan lintas Padang-Painan 2. Pengaspalan Jalan simpang empat jaruai ke kayu aro kelurahan bungus barat sepanjang +/- 2 KM - Khusus untuk pembangunan DAU baik Fisik dan Pemberdayaan tolong di berikan payung hukum dan personil yang jelas supaya Lurah tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan DAU tersebut ( Perwako 2021 yang jelas ) - Dua ( II ) Masing-Masing Kelurahan yang sudah di usulkan ke tingkat Kota agar di akomodir oleh SKPD yang terkait agar di buatkan perencanaannya di tahun 2020 guna di laksanakan di tahun 2021 oleh SKPD terkait. - Pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan melalui pokir DPRD Kota Padang baiknya di beritahu / disampaikan oleh SKPD terkait Kepada CAMAT agar tidak berbenturan dengan Kegiatan yang sudah di prioritaskan kecamatan ( DPA ) Kecamatan. - Usulan perencanaan pembangunan fisik di kecamatan menyangkut kepada isu strategis Kecamatan agar di segerakan dalam Pembuatan( Detail Engineering Design (DED) ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Pariwisata ( Kampung tematik Kelurahan Teluk Kabung Selatan ) Master Plan untuk fasilitas fisik destinasi wisata - Kesehatan Rehap Pustu Jaruai kelurahan Bungus Barat dan Pustu Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan - Kebersihan Lingkungan ( Persampahan ) Kontainer sampah 1 masing-masing Kelurahan dan mobil sampah 1 di kecamatan - Rapat pembahasan RKPD agar Kepala SKPD yang hadir dan di tidak di wakili supaya setiap usulan yang di sampaikan pada saat rapat RKPD lansung di akomodir / di putuskan.
9 AFRIZAL UMARI Stakeholder Lainnya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Agar Kota Padang mengusulkan ke Pusat pelebaran jalan negara pafa ruas Teluk Bayur - Batas Pesisir Selatan Menyarankan untuk bersama-sama dengan Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat kerjasama pengembangan wilayah perbatasan terutama dalam hal pengembangan pariwisata.
10 YOVI PUTRA RESTA Perangkat Daerah Kota Padang Mohon maaf sebelumnya bapak/ibu, dapat kita lihat pada program dan kegiatan, masih terdapatnya kegiatan yang seharus berada pada Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan, yaitu pada kegiatan : 1. Penyediaan jasa pelaksanaan Acara dan Upacara 2. Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD, dan Pemerintah Lain
11 YOVI PUTRA RESTA Perangkat Daerah Kota Padang Mohon maaf sebelumnya bapak/ibu, dapat kita lihat pada program dan kegiatan, masih terdapatnya kegiatan yang seharus berada pada Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan, yaitu pada kegiatan : 1. Penyediaan jasa pelaksanaan Acara dan Upacara 2. Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD, dan Pemerintah Lain BAGIAN UMUM
12 PROF. DR. ANSOFINO Akademisi Permasalahan urusan pariwisata, belum diungkapkan masih belum tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi kreatif dan tehnology kreatif yang berasal dari pengembangan talenta seni, budaya masyarakat. ruang interaksi bagi kelompok profesional kreatif dan super crative perlu dibangun dan disediakan dengan baik melalui penciptaan arus pergerakan orang dalam bentuk pedestrian antar moda transportasi. misalnya pergerakan orang dengan berjalan kaki dari bus umum AKAP dan AKDP menuju angkutan kota dan stasiun kereta api...pergerakan massa dengan berjalan kaki ini perlu diberi ruang, disamping penting untuk kesehatan penduduk, juga memungkinkan tersedianya ruang untuk munculnya kreatifitas dari talenta seni/ budaya dan tehnology di sepanjang koridor pergerakan pejalan kaki ini. Perlu memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki pergerakan antar moda. sehingga tercipta koridor untuk pejalan kaki dari terminal angkutan kota, menuju pusat pasar..disepanjang koridor inilah ruang untuk berkembangnya talenta seni dan budaya..mulai tersedia..jadi perlu terintegrasi antara urusan pariwisata dengan urusan ke PU-an dan mensetting pergerakan orang, guna menciptakan ruang-ruang interaksi seni dan budaya bahkan interaksi ekonomi... Program sensus seni dan budaya Kota Padang, untuk identifikasi seni dan budaya Kota Padang yang dapat dikembangkan menjadi industri kreatif pada seni pertunjukkan, seni tari, seni drama dan bahkan film documenter budaya. Program pembangunan museum mulai dari museum sejarah, museum seni, museum tehnologi, museum maritim, museum kuliner, museum feshen, dst...yang potensial dimiliki kota Padang. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Indikator kinerja adalah jumlah museum yang berhasil dibangun untuk mendukung kegiatan pariwisata Kota Padang, jumlah industri kreatif berbasis budaya yang berhasil tumbuh dan berkembang di Kota Padang Pada isu strategis pelestarian lingkungan dan tanguh bencana, perlu dimasukan upaya penanggulangan dan pemulihan pasca pandemi COVID 19 yang tengah terjadi saat ini, sudah pasti, pertumbuhan ekonomi akan anjlok, maka program recovery pemulihan ekonomi Kota Padang pasca pandemi COVID 19, perlu pada RKPD Kota Padang 2021.
13 AFRIDON, SH Perangkat Daerah Kota Padang - Setiap usulan prioritas yang di usulkan oleh Kelurahan yang di mulai dari rembuk warga dan di finalkan pada Rakorbang kelurahan supaya di realisasikan pada tahun 2021. - Usulan yang menjadi prioritas tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat dan lingkungannya - Pemerataan pembangunan di 104 Kelurahan secara proporsional di Kota padang dan tidak di pusat perkotaan saja - Kepada SKPD terkait setiap program yang di laksanakan oleh setiap SKPD terkait di kelurahan agar dengan memperhatikan program dan usulan dari kelurahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Pemerintah terkecil itu adalah kelurahan maka oleh sebab itu setiap pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah akan di rasakan oleh masyarakat kelurahan secara lansung maka oleh sebab itu untuk kedepannya pembangunan tersebut bisa berdapak lansung dalam kehidupan masyarakat - Setiap kepala SKPD harus tahu dengan permasalahan yang mendasar di tingkat bawah
14 SWESTI FANLONI, S.STP, M.SI Perangkat Daerah Kota Padang Pada Bab IV RPJMD Kota yang berisikan Permasalahan dan Isu Strategis telah dinyatakan bahwa kriteris dalam mengindentifikasi masalah pembangunan kota ada tiga yakni : 1. Masalah yang memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat; 2. Malasah yang cenderung meningkat dan menghambat proses dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; 3. Merupakan pendorong pembangunan Kota Padang secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Permasahan yang diidentifikasi selanjutnya berdasar urusan pemerintah wajib (pelayanan dasar dan on pelayanan dasar), urusan pilihan dan urusan penunjang kemudian tidak ditabulasikan atau diformat kepada tiga kriteria tersebut diatas. Saran untuk ketiga kriteria permasalahan pembagunan : a. Ketersedian air bersih atau aksesability TK/SD/SMP dan tempat ibadah terahdap air bersih, ironi Kota Padang sebagai ibukota masih memiliki persoalan terhadap air bersih pada fasilitas publik yang utama. Hal tersebut sangat memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat jika tidak diselesaikan. b. Pembinaan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima perlu mendapat perhatian serius karena hal tersebut butuh penanganan lintas sektor. Pedagang Kaki Lima merupakan permasalahan perkotaan yang cenderung meningkat dan akan dapat menghambat proses pembangunan jika tidak dilakukan pembinaan melalui skenario kebijakan yang terstruktur. c. Keberadaan birokrasi Pemerintah Kota yang berdaya saing (meski belum pada level berkelas dunia) menjadi sebuah keniscayaan. Kehandalan birokrasi sebagai organisasi yang menyelenggarakan pengejawantahan visi dan misi serta penyelesaian berbagai persoalan kota lainnya tentu sangata bernilai penting dalam mendorong pembangunan Kota padang. Ketika birokrasi Pemerintah Kota masih dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar seperti proses bisnis yang belum tertata, kompentensi, system by order dan sebagainya, tentunya akan menyultkan dalam pergerakan pencapaian tujuan bersama. Isu digitalisasi menjadi hal yang mutlak jika tidak mau dianggap out of date saat ini. Digitalisasi birokrasi atau membangun system pemerintahan berbasis elektronik adalah sebuah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Saat ini ketika wabah COVID-19 mendera, kita menyadari bersama bahwa infrastruktur pembangunan digitalisasi birokrasi kita masih sangata minim. Diperburuk dengan tingkat literasi teknologi informasi dan komunikasi di kalangan aparatur dan komunikasi di kalangan aparatur yang juga tidak optimal. Dengan digitalisasi birokrasi ini juga isi kesejahteraan ASN juga dapat diwujudkan. Ketika birokrasi Pemerintah Kota tidak lagi mengandalkan kepada kuantitas aparatur, akan tetapi system elektronik yang akan memaksa kualitas dan proses bisnis diselenggarakan. Kita tidak lagi perlu menyatakan kekurangan pegawai sekian ribu orang. Ketika jumlah aparatur yang memadai dengan system birokrasi secara digital maka anggaran operasional aparatur yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan. Simplifikasi program dan kegiatan sangat didukung dan diperlukan. Sebagaimana arahan narasumber dari kemenPAN RB ketika review SAKIP bahwa per esselon IV jika dimungkinkan satu kegiatan untuk efektifitas dan terukurnya pencapaian outcome, namun output satu kegiatan tersebut dapat lebih dari satu jenis/bentuk. BAGIAN PEREKONOMIAN Untuk target kinerja program kegiatan dan lokasi kegiatan tentu akan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis dan isu-isu kebijakan terbaru. Untuk itu review dan evaluasi secara berkalasangat perlu dilakukan, mengingat informasi pengklasifikasian atau mapping program kegiatan yang berkorelasi langsung atau tidak langsung dengan visi misi Pemerintah Kota ataupun program kegiatan dalam merespon isu kebijakan terbaru dan perubahan lingkungan strategis disetiap OPD yang terpetakan secara keseluruhan (level Pemerintah Kota) perlu tersedia setiap saat. Karena faktanya masih ada kegiatan di OPD yang dipaksakan atau dinyatakan berkorelasidengan pencapaian visi mis, tujuan sasaran Pemko disebabkan kegaiatan tersebut telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan adanya ketidaksiapan jajaran OPD kehilangan kegiatan yang dianggap sudah “biasa” dilaksanakan dan harus beradaptasi dengan perubahan (terganggunya zona nyaman) Perlunya Bappeda memfasilitasi metoda informal dalam menjaring pemikiran-pemikiran kritis atau analisis yang solutif terhadap rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk beberapa forum diskusi yang fokus membahas isu-isu kebijakan yang membutuhkan ide-ide segar. Satu Forum diskusi satu isu dan dihadiri oleh mereka yang berada di level middle management. Penjaringan pemikiran kritis, analisis solutif dan ide segar dari para middle management yang masih memiliki idealism dan selama ini tidak mendapatkan ruang untuk mengaktualisasikannya pada forum-forum resmi serta dengan harapan memberi pengayaan pada konsep RKPD.
15 NOVIANI ARYA DEWI Perangkat Daerah Kota Padang Segala sesuatu kegiatan terdiri dari 3 unsur dari perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran. sangat penting peranan perencanaan. diharapkan kepada SKPD di tingkat Kota untuk lebih menyesuaikan kembali permintaan-permintaan yang kerap diturunkan kepada kecamatan dan kelurahan. seringkali keterdesakan waktu yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada di kelurahan dan kecamatan. seperti yang dikeluhkan mengenai tenaga perencanaan kegiatan fisik di kecamatan dan kelurahan yang banyak, namun tenaga perencana terbatas dan limit waktu yang diberikan sangat singkat untuk menyelesaikan perencanaan. Jika ada skala prioritas pembangunan di tingkat Kota, hendaknya memang disampaikan ke skpd teknis maupun di kecamatan dalam proses perencanaan (tahap awal). karena selama ini masih ada skala prioritas yang sebagian besar luput dari perencanaan, karena minimnya arahan atau informasi dari skpd teknis, seperti rencana Kampung tematik ataupun youth center. hendaknya juknis dalam merencanakan kegiatan tersebut ada semacam arahan dari kota ketika tahap penyusunan anggaran. sehingga pembangunan jadi lebih baik lagi dan terkooordinir. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jika ada dana pokir dari anggota DPRD hendaknya dikoordinasikan dengan kecamatan sehingga tidak terjadi bentrok pelaksanaan, seperti di tahun 2019, sampai ada pengembalian dana DAU-Tambahan karena ada lokasi yang ternyata merupakan pekerjaan dari dana pokir.
16 YULZA ERMITA Perangkat Daerah Kota Padang - - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN Usulan perubahan nama kegiatan Pada program pengembangan usaha Dan kelembagaan kelautan Dan perikanan, pada Kegiatan peningkatan SDM pelaku Usaha kelautan dan perikanan diganti menjadi peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal Ini agar cakupan mjd lebih Luas Dgn tujuan mencapai kelompok mandiri. -
17 DRS. ASAR Tokoh Masyarakat - Untuk Permasalahan di masyarakat agar di realisasikan kebutuhan prioritas masyarakat yang telah di usulkan dan di tambah jumlah usulan masing-masing kelurahan berupa 3 dari sarana dan pra sarana dan 3 dari pemberdayaan masyarakat - Usulan 2 ( Dua) Prioritas berbentuk Fisik Sudah merupakan Usulan Isu Strategis di Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk di kerjakan di Tahun 2021. - Biaya anggaran BBGRM dari Rp. 50.000.000,- per Kelurahan menjadi Rp. 100.000.000,- per kelurahan - Di adakan pemerataan pembangunan di semua wilayah kota padang dan tidak di dalam pusat perkoaan saja seperti : 1. Normalisasi Sungai dan batang air 2. Mobil operasional pengangkut sampah di khususkan di kecamatan Bungus Teluk Kabung 3. Lanjutan penanggulangan bencana Abrasi pantai - Untuk mendapatkan akses informasi dari media televisi masyarakat membutuhkan pemancar televisi nasional maupun lokal karena di kecamatan Bungus Teluk Kabung menggunakan tranmisi parabola untuk mendapatkan akses infomasi - Karena Sempitnya jalan Padang-Painan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan seringnya terjadi kecelakaan maka di butuhkan pelebaran jalan lintas Padang-Painan di wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan agar melibatkan tokoh masyarakat - Semua Program yang akan di realisasikan agar di kerjakan di awal tahun, minimal di pertengahan tahun / setiap tahunnya - Pemerintah harus tahu dengan permasalahan yang mendasar di tingkat bawah
18 AFRIZAL UMARI Kab/Kota Tetangga DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Agar Kota Padang mengusulkan ke Pusat pelebaran jalan negara pafa ruas Teluk Bayur - Batas Pesisir Selatan Menyarankan untuk bersama-sama dengan Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat kerjasama pengembangan wilayah perbatasan terutama dalam hal pengembangan pariwisata.
19 EKA CANDRA Perangkat Daerah Kota Padang Keindahan pariwisata Kota Padang memang tidak diragukan lagi dan memang sudah terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisata setiap tahunnya. Pengembangan pariwisata kota Padang terutama kawasan Pantai Padang sudah tertuang dalam Grand Design dan Maket pengembangan pariwisata yang terlihat sangat menjanjikan. Akan tetapi selama kawasan pantai padang sampai ke purus masih terdapat kawasan yang kumuh. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menata masyarakat purus dan sekitarnya namun bak main kucing-kucingan dengan aparat. Pagi hilang sore timbul lagi. Mungkin sudah saatnya Pemerintah Kota Padang berpikir untuk merelokasi seluruh warga pantai purus radius 2 km dari pantai Kota Padang jika menginginkan penataan kawasan pantai padang secara menyeluruh. Tanpa relokasi warga pantai purus akan sia-sia menata kawasan pantai Padang. Pembangunan Pariwisata masih terpusat di kawasan Pantai Purus sampai Muaro Lasak, sedangkan sepanjang Jalan Samudera belum tersentuh. Sekarang sedang dibangun Mesjid megah yang menjadi ikon pantai Kota Padang. Mungkin sekedar usul saja, bagaimana seandainya dibuatkan aquarium raksasa ikan hias pada dinding pagar mesjid yang sedang dibangun tersebut. Barangkali ada dana CSR yang berminat untuk mendanai pembuatan Aquarium Raksasa sepanjang dinding pagar mesjid. Bisa saja Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan dan DPUPR berkolaborasi. Diharapkan kedepannya akan memanjakan masyarakat Kota Padang dan turis lokal yang ingin berkunjung ke Kota Padang. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
20 ROZA MOLINA Perangkat Daerah Kota Padang Terkait permasalahan dampak terhadap bencana penyebaran covid 19 hendaknya jangan sampai tumpang tindih antar OPD, lebih bijak untuk membaginya sesuai tugas fungsi masing-masing OPD dengan dipusatkan di Kecamatan sebagai perangkat daerah yg memiliki unsur kewilayahan dengan selalu menjaga koordinasi terkait kevalidan data Yang akan di bantu dengan lurah dan camat sehingga meminimalisir kontra ditengah masyarakat Untuk recovery pandemi covid19 tentunya membutuhkan waktu paling tdk 2tahun, kiranya prioritas kegiatan kebencanaan tidak hanya di lini kota namun juga diperkuat sampai ke garda terdepan pemerintahan yaitu kelurahan dan kecamatan. Sampai saat ini untuk di kelurahan dan kecamatan kita buka posko covid19 sebagai wadah pelaporan kejadian ditengah masyarakat sekaligus mengedukasi masyarakat dan tindakn preventif dasar sehingga keresahan masy dapat di minimalisir. Sementara pagu anggaran kebencanaan di Kecamatan seadanya kalau segala sesuatu menunggu bantuan dari BPBD tentunya hal ini tidak akan berjalan cepat. Perlu diprtimbangkan untuk menambahkan pagu anggaran kebencanaan di tiap kecamatan minimal 500juta sbg upaya mengakomodir kebutuhan posko kebencanaan tsb baik dr sisi kelengkapan petugas piket kelapangan, logistik dan bantuan disinfektan setta operasional posko tsb.Keadaan saat ini posko kecamatan seperti invisible sementara petugas piket posko kelurahan dan kecamatan lah yang langsung monitor PPT yang datang menindaklanjuti laporan RT/RW dan masyarakat mendampingi puskesmas, kami mungkin bukan tenaga medis namun kami juga ikut dalam upaya tsb. Kiranya di 2021 tetap kita akomodir kegiatan yg sama dengan jumlah anggaran yang lebih memadai dan di perubahan nanti hendaknya bisa penambahan dana penangangan covid19. Yang kedua terkait prioritas kegiatan pelayanan online kiranya kejadian bencanan covid19 ini membuka mata kita bahwa memang sudah seharusnya kita membuka saluran pelayanan online dan terkoneksi antar OPD pelayanan sehingga lebih simpel, cepat, efisien dan efektif serta aman bagi semua pihak. kiranya untuk kegiatan2 semacam ini juga di utamakan sebagai prioritas kota Padang Untuk recovery pandemi covid19 tentunya membutuhkan waktu paling tdk 2tahun, kiranya prioritas kegiatan kebencanaan tidak hanya di lini kota namun juga diperkuat sampai ke garda terdepan pemerintahan yaitu kelurahan dan kecamatan. Sampai saat ini untuk di kelurahan dan kecamatan kita buka posko covid19 sebagai wadah pelaporan kejadian ditengah masyarakat sekaligus mengedukasi masyarakat dan tindakn preventif dasar sehingga keresahan masy dapat di minimalisir. Sementara pagu anggaran kebencanaan di Kecamatan seadanya kalau segala sesuatu menunggu bantuan dari BPBD tentunya hal ini tidak akan berjalan cepat. Perlu diprtimbangkan untuk menambahkan pagu anggaran kebencanaan di tiap kecamatan minimal 500juta sbg upaya mengakomodir kebutuhan posko kebencanaan tsb baik dr sisi kelengkapan petugas piket kelapangan, logistik dan bantuan disinfektan setta operasional posko tsb.Keadaan saat ini posko kecamatan seperti invisible sementara petugas piket posko kelurahan dan kecamatan lah yang langsung monitor PPT yang datang menindaklanjuti laporan RT/RW dan masyarakat mendampingi puskesmas, kami mungkin bukan tenaga medis namun kami juga ikut dalam upaya tsb. Kiranya di 2021 tetap kita akomodir kegiatan yg sama dengan jumlah anggaran yang lebih memadai dan di perubahan nanti hendaknya bisa penambahan dana penangangan covid19. Yang kedua terkait prioritas kegiatan pelayanan online kiranya kejadian bencanan covid19 ini membuka mata kita bahwa memang sudah seharusnya kita membuka saluran pelayanan online dan terkoneksi antar OPD pelayanan sehingga lebih simpel, cepat, efisien dan efektif serta aman bagi semua pihak. kiranya untuk kegiatan2 semacam ini juga di utamakan sebagai prioritas kota Padang KECAMATAN NANGGALO
21 YULZA ERMITA Perangkat Daerah Kota Padang - - Kegiatan pemanfaatan pekarangan yang Mungkin Akan lebih difokuskan ke masyarakat terdampak covid19, kami sarankan untuk memasukkan budiktamber (Budidaya ikan Dan tanaman dalam Ember) sebagai pemenuhan kebutuhan pangan mandiri bg masy. Tersebut. Teknis Dan pengaangaran Dapat berkoordinasi dengan kasi bina teknologi Budidaya dinas kelautan dan perikanan Kota padang. Trm kasih DINAS PANGAN - -
22 DR. SUDARMAN,MA Akademisi Berdasarkan Visi Kota Padang bahwa pembangunan kota Padang berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata. pariwisata alam rasanya sudah memadai, tinggal yang harus dikelola secara seriaus adalah pariwisata budaya. Kota tua Padang adalah kawasan budaya yang tidak tidak bernilai harganya, banyak sekarang bangunan-bangunan tersebut sudah dirubah dari bentuk aslinya padahal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. serta banyak lagi Benda Cagar Budaya tinggalan Jepang nerupa goa-goa yang banyak tersebar di koata padang. contoh goa jepang yang ada di Gunung panggilun perlu di renovasi tentunya harus berkonsultasi dengan ahli BCB. perlu penagangan khusus untuk Kawasan kota tua ini, kalau diperlukan bentuk UPT Kawasan Kota Tua Padang. Prioritas Pendidikan terutama realisasi 500 RKB, sehingga tidak ada sekolah masuk pagi dan sore DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
23 SONNY AFFANDI Stakeholder Lainnya Perbaikan dan pembuatan saluran drainase baru disepanjang jalan joni anwar lapai..mulai dari rel kereta api sampai simpang tinju yang selalu banjir..jalan ini merupakan salah satu jalan utama menuju daerah lain dikota padang.pembuatan saluran ini disertai saluran buang ke sungai yang ada..pembangunan ini sangat berdampak terhadap semua lini masyarakat dan disertai dengan perbaikan trotoar sebagai sarana jalan kaki. Mengutamakan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak mengutamakan untuk kepentingan kelompok. Mengeksekusi program menurut skala prioritas yang perlu segera dieksusi. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pelaksanaan segera. Skala kepentingan lini masyrakat
24 FIRJON Tokoh Masyarakat Kami sangat berharap pak wali kota padang Memasukan program penanggulangan banjirdikeldi rawang panjang bungo pasang dari kel ikur koto.mks Masalah listrik penerang jalan terutama di komplek perumahan di kel bungo pasang .mks
25 AZWIN, SH, MH Perangkat Daerah Kota Padang Untuk mewujudkan rencana dan pelaksanaan perpustakaan digital, perpustakaan online serta sistem informasi kearsipan daerah online perlu didukung oleh seluruh SKPD baik mengenai sarana dan prasarana serta SDM pengelola. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26 RIRI REZKI YUNANDA Perangkat Daerah Kota Padang - - 1.Beberapaa kegiatan yang memiliki indikator atau target sasaran yang sama akan digabung seperti a. Sosialisasi Penanaman modal dan pelayanan perizinan atau non perizinan bisa di gabung dengan kegiatan Temu Usaha/kemitraan Dalam Rangka Penanaman Modal dan Layanan Perizinan b. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal di Kota Padang bisa digabung dengan kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Komitmen Berdasarkan OSS dengan mengganti nama kegiatan. 2. Honor Pegawai kontrak untuk dapat di naikan dari rp. 1.050.0000 disesuaikan dengan UMR pada kegiatan Operasional Mall Pelayanan Publik 3. Dianggarakan dana untuk pembangunan DED MPP dan Gedung Kantor ke SKPD Teknis 4. Kegiatan Penyediaan Arsip Perizinan Elektronik diganti menjadi penataan arsip perizinan dan non perizinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - -
27 NELLA MARNI Stakeholder Lainnya Perbaikan Sanitasi dan Pembuatan Jamban Sehat Perbaikan Sanitasi dan Pembuatan Jamban Sehat Masih banyak Kepala Keluarga di Kota Padang yang belum memiliki jamban sehat, sekitar 8.000 KK lebih. OPD terkait bisa membantu dalam pembuatan jamban sehat agar Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dapat terwujud. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Seluruh Kecamatan di Kota Padang
28 IR. H. DIAN FAKRI, MSP Perangkat Daerah Kota Padang Perlu peningkatan sarana prasarana transportasi untuk menunjang Padang menuju kota metropolitan. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Pengoperasian Trans Padang untuk tahun 2021 dan seterusnya dilaksanakan oleh Perumda PSM, melalui pembayaran dana Subsisi/PSO. Sesuai dengan ketentuan, anggaran Subsidi/PSO dianggarkan pada BPKAD Kota Padang. Saat ini anggaran tersebut masih masuk dalam Renstra Dinas Perhubungan. 2. DED Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Anak Air (samping Terminal Type A) sesuai Permendagri 90/2019 dialihkan dari Renstra Dinas Perhubungan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Parkir meter di Kota Padang sudah tidak beroperasi lagi seiring dengan pemutusan kontrak dengan PT. MATA
29 DONARD GAMES Akademisi Diperlukan percepatan dalam peningkatan peran wirausaha, wirausaha baru, pelaku ekonomi kreatif, dan pemilik usaha kecil bahkan di masa sulit pandemi saat ini. Force majeure atau extraordinary event dengan adanya pendemi coronavirus secara alamiah memperlambat pengembangan ekonomi, tetapi justru ini menjadi momen perubahan untuk mengakomodasi gagasan-gagasan yang juga extraordinary. Prioritas pembangunan kota saat ini adalah peningkatan kegiatan perekonomian berbasis ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata Pelaksanaan prioritas kegiatan ekonomi berbasis kreatif dilakukan dengan membagi dua bagian besar pemilik bisnis: bisnis berbasis kebutuhan dan bisnis berbasis kesempatan dan inovasi. Untuk yang pertama, hal yang bisa dilakukan adalah percepatan Penerbitan perwako tentang prioritas penggunaan produk UMK Kota Padang. Selanjutnya BLT untuk pemilik usaha mikro yang tidak memiliki kemampuan berproduksi lagi sementara tanggungan keluarga cukup berat. BLT juga bagi opengangguran pasca pandemi dengan memberikan pekerjaan seperti menjadi kurir ojek onlinne dll. Lalu, fungsi pendampingan dan pelatihan UMK dilakukan oleh suatu task force yang terdiri dari lintas SKPD. Dibutuhkan orientasi baru untuk program-program ini, yaitu fokus untuk meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi produk UMK yang dibutuhkan pasar. Misalnya, suatu UMK yang menjual makanan olahan ikan, kesulitan menjual produk, maka task force/satgas/BUMD atau apapun itu bisa menjembatani UMK inii dan masyarakat, misalnya, dengan membantu jalur distribusi (kurir antar barang, ojek online dll). Bagi wirausaha berbasis inovasi dan kreatifitas, diperlukan pendampingan cepat dengan ahli yang kompeten di bidangnya, misalnya, dalam hal pembuatan aplikasi penghubung konsumen dan UMK. Voucher system bisa menjadi pilihan. Tim pemko akan mendata, misalnya, UMK dan industri kreatif lalu mendata kebutuhan segera mereka, lalu nanti pemerintah bisa memberikan insentif dan intervensi dalam bentuk dana cash untuk produksi, dana cash untuk peningkatan inovasi produk dll, dan semua itu diawasi dan dilaksanakan oleh tim bentukan pemko tadi. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Program training, pendampingan, penumbuhan usaha baru dan industri kreatif bisa dipertajam dengan melaksanakan fungsi inkubasi yang sudah saya sampaikan pada bagian sebelumnya. Tim lintas SKPD bentukan pemko akan mendata cepat, memberi insentif sesuai kebutuhan IKM. Sistem voucher dilakukan untuk menghindari praktik inefisiensi. Insentif untuk produksi dan distribusi men jadi sangat penting karena ini akan menggerakkan perekonomian yang melambat selama dan pasca pandemi. Bentuk lain dari intervensi pemerintah adalah memberikan bantuan berupa tenaga kerja. Mahasiswa dan freshgraduate perguruan tingg dan atau SMK bisa diberdayakan untuk membantu UMK yang memiliki kesulitan produksi, aspek keuangan, dan pasar. Biaya ditanggung pemko, tetapi pelaksanaan diawasi secara seksama oleh tim bentukan pemko. Adanya kegiatan ekonomi yang ditandai dengan adanya produksi dan transaksi akan menjadikan perekonomian masih bisa berjalan stabil meskipun cenderung melambat. Pertimbangkan dampak Coronavirus dalam pengambilan kebijakan di masa krisi. Ini juga bisa menjadi model bagi pengurangan dampak bencana lainnya di Kota Padang. Jangan biarkan Kota Padang melambat tanpa intervensi nyata dan segera
30 MIKO KAMAL Akademisi Belum memadainya ketersedian toilet yang baik di sekolah-sekolah negeri. Definisi dari toilet yang baik adalah bangunan toiletnya representatif yaitu tersedia tempat buang air besar dan kecil, bersih dan tersedia air yang mengalir. Disamping itu, di sekolah-sekolah juga belem tersedia westafel (tempat cuci tangan) yang dialiri air. Pembangunan kota mesti diarahkan untuk membangun peradaban baru, yaitu lahirnya masyarakat kota yang disiplin (disiplin di jalan raya, tempat-tempat umum, dll), bersih (diri sendiri dan lingkungan) dan ramah dengan sesama warga tempatan maupun kepada pendatang. Wabah Corona membuka mata kita bahwa masalah utama kita adalah masalah kebersihan. Masyarakat disarankan untuk selalu mencuci tangan, tapi di sekolah-sekolah tidak ada westafel yang lengkap dengan air mengalirnya. DINAS PENDIDIKAN Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, saya mengusulkan agar Dinas Pendidikan dalam Program/Pendidikan 'Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih' pada tingkat TK/PAUD juga membuat kegiatan pembangunan westafel. Sedangkan untuk SD dan SMP, Dinas Pendidikan juga mengadakan kegiatan pembangunan toilet dan westafel (di dalam rancangan tidak ada pembangunan toilet maupun westafel). Perilaku warga kita hari ini merupakan gambaran utuh dari praktik pendidikan dasar kita. Yang saya maksud dengan perilaku warga adalah perilaku amburadul sebagian besar masyarakat kita seperti amburadul di jalan raya, mengokupasi trotoar sebagai tempat berjualan dan tempat parkir, tidak bisa antri di tempat-tempat umum, membuang sampah sembarangan termasuk menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
31 MIKO KAMAL Akademisi Pembangunan trotoar dan kawasan pedestrian belum lagi ramah terhadap masyarakat umum, pengendara atau pemilik kendaraan dan pedagang informal (PKL). Pembangunan seyogyanya berorientasi membangun peradaban. Program Dinas PUPR tentang "Pembangunan dan Rehablitasi Pedestrian, Trotoar dan Taman Kota" mesti berorientasi membangun peradaban baru yaitu, salah satunya, pembangunan pedestian dan taman kota yang juga mampu mengakomodasi kebutuhan pengendara dan PKL yang terdata. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Wabah Corona membuktikan bahwa warga kita gagap ketika disuruh hidup bersih dengan senantiasa mencuci tangan setiap waktu. Masyarakat tidak bisa mengikuti anjuran itu karena memang di tempat-tempat umum tidak tesedia westafel. Kedepan, setiap trotoar, taman kota dan tempat-tempat publik seperti pasar harus disediakan westafel permanen yang lengkap dengan air yang mengalir. Selain itu, jalur pedestrian yang dibangun mesti menyediakan space untuk parkir kendaraan (terumata sepeda dan sepeda motor). Sebab, faktanya, banyak trotoar-trotoar bagus di Padang yang digunakan oleh pengendara sepeda motor untuk tempat parkir termasuk oleh pengendara ojol menunggu pesanan. Satu lagi, pembangunan pedestrian juga sebaiknya menyediakan space khusus untuk para PKL. PKL adalah fakta masyarakat kita. Jika tidak diakomodasi sama sekali, mereka akan jadi penyakit sosial yaitu menjadikan trotoar sebagai tempat untuk menggelar dagangan.
32 MIKO KAMAL Akademisi Hukum daerah (Perda) tidak berjalan sebagaimana harusnya. Prioritas pembangunan harus menuju kearah pembangunan peradaban baru warga kota, yaitu warga yang tertib, disiplin, bersih dan ramah. Satuan Polisi Pamong Praja harus diperkuat, baik secara kualitas maupun kuantitas SDM. Dari sejarah, tidak ada satupun negara-negara di dunia yang sukses membangun peradaban bangsanya tanpa menegakkan hukum dengan benar. Hukum harus ditegakkan dengan keras dan konsisten. Penegak hukum di daerah adalah Satpol PP. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rekrutmen personil Satpol PP dan peningkatan kualitas mereka.
33 DR. ICE ERYORA,S.E,. M.KOM Perangkat Daerah Kota Padang Menyikapi kondisi global dengan adanya bencana Pendeni covid 19 pada awal maret 2020 maka tidak dapat dihindari Pemerintah Kota Padang harus melakukan evaluasi dalam perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan dalam kegiatan pembangunan pada tahun 2021. Mengacu kepada Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang “ "Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing" mengisyaratkan wujudkan pembangunan nantinya pada sektor pendidikan, Perdagangan dan pariwisata. Namun melihat dampak global Covid 19 kami menyarankan pemerintah Kota Padang lebih mengutamakan recovery pada pemulihan perekonomian masyarakat Kota Padang dengan membantu seluruh masyarakat untuk dapat akses ke pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu pemulihan kondisi ekonomi dengan mendorong usaha mikro masyarakat secara holistik. berupa industri rumah tangga yang dapat menampung tenaga kerja, menyediakan akses mulai dari hulu sampai ke hilir mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Padang. 1.Pemulihan kondisi perekonomian masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan pokok. 2.Meningkatkan akses lapangan kerja bagi masyarakat 3.Meningkatkan kualitas pendidikan 4.Peningkatan kualitas kesehatan 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik 1.Kegiatan yang bersifat edukasi pemulihan perbaikan perekonomian pasca bencana 2.Berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha mencari solusi percepatan perbaikan perekonomian pasca bencana pendemi covid 19 3.Efisiensi anggaran di utamakan untuk pemulihan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. 4.Meningkatkan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. 1.Dinas pendidikan memanfaatkan teknologi dengan e-learning untuk efisiensi anggaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan 2.Dinas tenaga kerja dan perindustrian menyiapkan skema usaha dengan solusi dari hilir ke hulu yang akan penyelesaikan masalah perekonomian masyarakat, seperti usaha yang sesuai, menangulangi pengangguran dan hasil usaha tersebut dapat langsung dinikmati masyarakat kota Padang. 3.Dinas Kominfo lebih proaktif menyediakan akses ke taknologi mengacu pengalaman covid 19 memaksa kondisi work from home dan study form home namun belum seluruh masyarakat Kota Padang memperoleh akses ke teknologi sementara ini merupakan tantangan kedepan 4.Dinas Koperasi dan usaha kecil memanfaatkan dana koperasi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan akses tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.
34 ASRINALDI A Akademisi Jika diperhatikan masalah penegakan Perda belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah Kota Padang. Misalnya, terkait dengan penertiban penggunaan trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki diokupasi oleh PKL. Bahkan pembangunan trotoar dan pedestrian baru di sepanjang jalan Gajah Mada Gn Pangilun menambah banyak PKL dan fungsi trotoar/pedestrian tidak lagi sesuai dengan tujuannya. Masalah lain adalah penggunaan fasilitas umum/ruang publik bahkan bahu jalan dengan dibangunnya kios-kios semi permanen untuk berjualan atau tempat tinggal oleh masyarakat di jalan-jalan komplek perlu ditertibkan karena menyebabkan penyempitan jalan dan bahkan membahayakan pengguna jalan. Penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan ketertiban umum Penegakan Peraturan Daerah dan Relokasi PKL di setiap Kecamatan/Kelurahan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator keberhasilan ini: a) semakin berkurangnya jumlah PKL yang mengokupasi trotoar dan fasilitas umum lainnya b) jumlah PKL yang bisa direlokasi dari trotoar dan fasilitas umum yang digunakan Perlu ada koordinasi dan integrasi program dengan pihak kecamatan dan kelurahan agar lebih efektif dalam melaksanakan Program Penegakan Perda ini.
35 RIMELFI, S.PD.I., MM., MA Lembaga Profesi 1. Menurunnya implementasi nilai-nilai karakter dan Budaya Minangkabau di tengah-tengah masyarakat terutama di kalangan generasi muda 2. PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia yg berada di garda depan mengkapitalisasi kualitas pendidikan terkendala mengadakan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi guru disebabkan tdk ada anggaran dari pemko utk organisasi. 3. Gedung guru belum ada, sehingga kegiatan peningkatan kompetensi guru terkendala 1. Penting.mengadakan Pelatihan untuk guru-guru dalam pembinaan karakter. 2. Penting menghidupkan Mata Pelajaran Keminangkabauan utk mewujudkan ABS-SBK secara utuh yg merupakan filosofi Sumatera Barat 3. Pentingnya Gedung Guru Kota Padang sebagai tempat untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru 1. Penting.mengadakan Pelatihan untuk guru-guru dalam pembinaan karakter. 2. Penting menghidupkan Mata Pelajaran Keminangkabauan utk mewujudkan ABS-SBK secara utuh yg merupakan filosofi Sumatera Barat. 3. Pentingnya ada Gedung Guru Kota Padang DINAS PENDIDIKAN 1. Mohon bantuan dari Pemko Padang menganggarkan untuk kegiatan PGRI 2. Mohon bantuan dari Pemko Padang untuk pembangunan Gedung Guru Kota Padang Mohon Badan Pertanahan, Sarpras, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah dan dinas terkait memberikan membantu
36 MARSHALLEH ADAZ Perangkat Daerah Kota Padang Saya sepertinya masih berpandangan bhw faktor kecerdasan melalui membaca harus menjadi prioritas kota ini. Membaca membuat kita cerdas akan segala persoalan. Literasi itu adalah kemampuan membaca yg bisa membawa perubahan dlm kehidupan. Mis. Ketika seseorang membaca buku ttg cara bercocok tanam maka utk penerapannya dinas pertanian bisa tepat sasaran krn masyarakatnya sdh cerdas. Sektor pendidikan harus ditingkatkan melalui pemasyarakatan minat, bukan peningkatan minat baca, krn peningkatan identik dgn pencapaian sejenak, sedangkan pemasyarakatan identik menumbuhkan menjadi kebiasaan dan budaya. Rumah Pustaka Buku Balega sbg 10 Nominasi lomba inovasi 2019, sepertinya kurang diminati, padahal telah terlaksana di Piai Tanah Sirah, Pustaka Rumah Anjuang, dlm kondisi megap2 krn kurang perhatian. Jika setiap rumah di Kota Padang menjelma menjadi Rumah Pustaka, maka Kota Padang adalah satu2nya di dunia sebagai Kota Rumah Pustaka DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program: Kota Padang sebagai Kota Rumah Pustaka Melalui Buku Balega Kegiatan :Rumah Pustaka Buku Balega Indikator :Pemasyarakatan minat baca masyarakat terhadap buku untuk menunjang sektor2 pembangunan Target: 200 rumah untuk setiap RW pada setiap kelurahan. Lokasi : Kota Padang Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dan Dinas Pendidikan Utk lingkup yg lebih kecil, maka dpt dikembangkan di Pustaka Rumah Anjuang Piai Tanah Sirah Lubeg da Perpustakaan Pagang Berseri Kurao Pagang Nangalo
37 MARSHALLEH ADAZ Perangkat Daerah Kota Padang Padang adalah kota sejarah, krn ulang tahun kota mengambil tgl 7 Agustus 1669 ketika loji belanda berhasil dihancurkan oleh masyarakat. Artinya, sebelum tahun 1669 telah ada kehidupan dan aktifitas di kota ini. Letaknya yg strategis ternyata menjadikan Padang sbg kota idaman bagi bangsa lain utk mendudukinya seperti Belanda dan Jepang. Bukti kehadiran bangsa asing tersebut masih bisa ditemui di 11 kecamatan kota ini, seperti benteng2 pertahanan dan bangunan2 tua bernilai sejarah. Jika ini bisa dilestarikan dan dikembangkan maka besar kemungkinan Kota Padang akan dilirik sbg kota cagar budaya dan kota sejarah. Artinya, Kota Padang akan memiliki PAD dari sektor wisata sejarah dan wisata budayanya. Perlu dan harus disegerakan menyelamatkan sisa2 bangunan pertahanan (benteng, termasuk dibawah tanah) dan bangunan tua bersejarah, agar tidak tergerus oleh kehadiran bangunan kekinian, dan di kelola untuk dikenai sebagai destinasi wisata. Kegiatan ini melekat sepenuhnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Padang jika disebut sbg kota budaya dan kota sejarah maka nyatanya adalah pariwisata. Memindahkan sektor budaya pada bidang lain, justru akan menghilangkan akar sejarah kota ini. Budaya itu bukan indikasi dari sektor pendidikan atau penanganan fisik tapi lebih dominan tentang bagaimana melestarikan nilai2nya. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Program : Pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Pertahanan Kota Padang. Kegiatan : Penelusuran, Pendataan, Inventarisir dan Pengembangan Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Pertahanan sebagai Destinasi Wisata Kota Padang Indikator/Targer : Bangunan Cagar Budaya dan Benteng Pertahanan Lokasi : 11 Kecamatan di Kota Padang Perangkat Daerah Disbudpar, Bappeda dan Dinas PUPR Keberadaan bangunan bersejarah di kota ini sdh saatnya menjadi perhatian bersama dan konsekuen untuk melestarikannya. Kehadiran para wisatawan ketika berada di Kota Padang dihadapkan pada pilihan kunjungan wisata alam, padahal ada pilihan lain yg lebih menarik dan edukatif historis.
38 DRS. ARFIAN Perangkat Daerah Kota Padang Untuk mencapai destinasi yang aman dan nyaman sesuai misi ke – 5 Kepala Daerah Kota Padang sangat diperlukan upaya sebagai berikut : a. Sarana akomodasi dan konsumsi yang cukup dan terjamin b. Kerjasama antara industri pariwisata dan stakeholder terkait c. Pengelolaan objek wisata yang lebih proporsional dan professional d. Prasarana dan sarana penunjang pariwisata yang memadai e. Tempat rekreasi dan hiburan yang berkesan f. Terbangunnya industri kreatif yang lebih inovatif g. Sarana transportasi yang aman dan lancar h. Adanya infrastruktur yang memadai i. Terintegrasinya sektor pariwisata dengan kearifan local Minangkabau j. Untuk dapat lebih mengembangkan dan melestarikan nilai – nilai budaya dan nilai tradisional k. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya l. Lebih meningkatkan pranserta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai – nilai tradisional m. Kota bersih dan tertib Masukan terhadap prioritas pembangunan pariwisata dan kebudayaan adalah sebagai berikut : a. Pengembangan dan menata struktur kepariwisataan serta wilayah destinasi pariwisata sebagai pusat – pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan social b. Pelestarian objek wisata dengan berbasis budaya c. Pengembangan objek wisata dengan daya tarik wisata alam dan daya tarik hasil buatan manusia d. Mengembangkan aksesbilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian pergerakan wisatawan ke seluruh destinasi e. Meningkatkan nilai-nilai sosial budaya kearifan local dan memajukan kebudayaan Daerah dalam kepariwisataan f. Peningkatan sektor investasi pariwisata g. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara h. Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja i. Mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengendalian Masukan terhadap program kegiatan SKPD sebagai berikut : diharapkan seluruh OPD dan stakeholder memberikan kontribusi untuk capaian program prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN RKPD tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Seluruh OPD dan stakeholder
39 JUNAIDI PANUSUNAN Lembaga Profesi 1. Instrument Evaluasi Padang Menghafal 2. Intrument evaluasi 1821 etariat DPD AGPAII Kota Padang 4. PHBI GPAI Kota Padang Agar mengagarkan APBD : 1.peningkatan Kompetensi dan Porfesionalisme GPAI Kota Padang 2. Pelaksanaan Wisuda Tahfizh Kota Oadang 3. Pengadaan Sekretariat DOD AGPAII Kota Padang
40 IRZAL.R,SH Perangkat Daerah Kota Padang Perlunya Pembangunan Kantor Lurah Surau Gadang dikarenakan kondisi Gedung kantor tidak lagi memadai untuk pelayanan masyarakat yang lumayan banyak apalagi dilingkungan dekat Pasar Siteba Dimohonkan Dana untuk Pembangunan Kantor Lurah Surau Gadang Dimohonkan Dana untuk Pembangunan Kantor Lurah Surau Gadang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - -
41 DONARD GAMES Akademisi Kota Padang yang manusiawi dan beradab memerlukan pemihakan yang jelas pada mereka yang memiliki kelemahan dalam ekonomi dan disabilitas apalagi di masa krisis seperti pandemi Kota Padang peduli kaum miskin dengan pendekatan utuh dan menyeluruh Sudah saatnya intervensi pemko lebih direct dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Langsung sasar mereka yang memiliki kelemahan ekonomi di pesisir, libatkan data masjid, kecamatan, sehingga bisa membantu tepat sasaran. Anggaran pelatihan dan pemberdayaan untuk disabilitas dan kaum miskin bisa disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Mereka langsung mendapatkan bantuan dengan pendampingan dari Dinas Sosial. Kriteria berdasarkan pendapatan dan tanggungan seperti keluarga. Kewirausahaan disabilita melibatkan organisasi seperti PPDI, HWDI, dan organisasi2 disabilitas lainnya. Minimal 3 bulan merewk mendapatkan intervensi langsung dari Pemko berupa bantuan tunai yang diawasi dan didampingi oleh pendamping sehingga mereka bisa memanfaatkan kebijakan pemko dengan sebaiik-baiknya. Selanjutnya, untuk menuju kota yang beradab dan manusiawi sudah saatnya SKPD membuat kebijakan reaksi cepat untuk mengurangi anak jalan dan peminta-minta di jalanan kota. Mereka harus dibantu dengan pendekatan manusiawi tetapi bukan di jalanan. Lalu manfaatkan keberadaan masjid, data orang miskin oleh masjid, sebagai penylur dan pemasok data yan g akurat untuk kaum miski untuk bisa segera memabntu mereka
42 DONARD GAMES Akademisi Kota Padang belum maksimal sebagai pusat ekonomi kreatif karena belum memberikan ruang secara luas kepada pelaku ekonomi kreatif. Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif di Sumatera ini adalah prioritas yang bisa dilaksanakan segera. Kata kuncinya adalah penyerapan aspirasi dan formulasi aspirasi bersama yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif Semua kegiatan ekonomi kreatif harus di endorse oleh Dinas Pariwisata. Berikan tempat dan "kompetisi" sehingga pelaku ekonomi kreatif bisa menampilkan yang terbaik. Endorsement harus pula kreatif dan melibatkan pelaku ekonomi kreatif. Libatkan pula kecamatan dalam hal ini. Sebagai contoh, youth centre harus dibentuk dan dimaksimalkan sebagai pusat ekonomi kreatif per zona (sebenarnya tidak perlu per kecamatan). Semua data terhubung. Misalnya, Komisi Fim Daerah membutuhka data dan potensi serta perizinan yang memudahkan shooting fil di Sumatera Barat. Data ini bisa dipasok oleh youth centre dengan input dari Dinas dan kecamatan. Data ini diolah dan diinformasikan secara masif kepada publik. Dinas Pariwisata bisa menjadi pionir untuk peercepatan youth centre dan fungsi2 ekonomi kreatif yang mereka bisa lakukan. Data-data kegiatan ekonomi kreatif dan insentif bagi mereka ya g memproduksi inovasi baru bisa dilakukan segera. Koordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait bisa dilakuka, misalnya, untuk info dan promosi Kota Padang sebagai destinasi usaha kreatif
43 AZWIN, SH,MH Perangkat Daerah Kota Padang 1. Pada saat pembinaan perpustakaan sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditemui, masih adanya sekolah yang tidak mempunyai perpustakaan karena status bangunan sekolah dengan hak pakai (bukan aset Pemko). contoh : SDN 01 Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung. 2. Adanya penganggaran honorarium/ insentif bagi tenaga pengelola perpustakaan SD dan SMP melalui Dinas Pendidikan Kota Padang. DINAS PENDIDIKAN
44 AZWIN, SH, MH Perangkat Daerah Kota Padang Belum adanya pengelola perpustakaan sehingga dirangkap oleh guru kelas. untuk itu perlu adanya penambahan SDM yang mempunyai keahlian perpustakaan (seperti D III atau S1 jurusan perpustakaan) sehingga perpustakaan dapat terkelola secara profesional melalui BKPSDM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
45 SYAFNION, S.SOS Perangkat Daerah Kota Padang a. Perlunya penanganan/perbaikan setiap drainase di desa ataupun pusat kota dalam penanggulangan/pengendalian banjir. b. Masih menjamurnya PKL yang berjualan di Trotoar, apakah solusinya diberi tempat/lokasi baru untuk berjualan atau ditindak tegas (diberi sanksi). perlunya penanganan khusus terhadap penyimpangan penggunaan tata ruang yang dianggap biasa tidak punya arti apa - apa, kondisi ini berakibat kepada kesemrawutan pelaksanaan tata ruang wilayah. a. pentingnya memberikan pelatihan/diklat bagi personil Satpol PP untuk bekal bagi anggota yang bertugas dilapangan, seperti : 1. Latihan Beladiri 2. Latihan Informen/Intel 3. Latihan Provos Satpol PP 4. Latihan SAR (Save And Rescue) 5. Latihan Penanggulangan Bencana 6. Latihan Tarung Drajat 7. Latihan Dayung. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
46 HELENDRA Stakeholder Lainnya Salah satu issu/pemasalahan Kota Padang saat ini adalah munculnya permukiman kumuh dilahan illegal kota Terkait dengan permasalahan diatas perlunya upaya peningkatan kawasan dengan melakukan revitalisasi/relokasi permukiman serta upaya pencegahan dengan cara pengawasan dan pemberdayaan masyarakat agar tidak munculnya permukiman kumuh baru dengan merujuk pada Dokumen Kebijakan Kota yang tertuang dalam RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) Perlunya penyusunan Dokumen RP2KPKP sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system). DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN Menambahkan Program/Kegiatan Penyusunan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) Tahun 2021 untuk menindaklanjuti SK Kumuh Kota Padang N0.501 Tahun 2019. Dokumen ini nantinya akan menjadi salah satu syarat bagi pemerintah kota untuk melakukan usulan penganggaran APBN ke pemerintah pusat.
47 JAUSMAN Tokoh Masyarakat Adanya pasar pagi tanjung aur yg terdapat ditepi jalan, hal ini menganggu kelancaran lalu lintas seperti macet dan berbau disepanjang pasar ini. Kami sarankan kita buatkan lokasi yg lebih presentatif yg tidak memakai bibir jalan bagaimana ? Kemudian kami temui juga jalan dari pasar tersebut menuju lubuk minturun sampai simpang ke water Park ABG perlu pengaspalan hotmix dan pdlebaran badan jalan karena padatnya lalulintas pada akhir- akhir ini kami temui disana
48 HELENDRA Stakeholder Lainnya BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) telah terbentuk di 104 Kelurahan di Kota Padang sejak tahun 2006 dan secara eksistensinya hingga saat ini masih aktif. Secara kelembagaan, melalui program PNPM Mandiri dan KOTAKU turut berkontribusi terhadap pencapaian target Pemerintah Pusat (RPJMN) dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang. Salah satu Issue/permasalahan saat ini adalah Belum optimalnya pelibatan BKM/LKM dalam Penanganan Permukiman Kumuh di setiap Kelurahan. Pelibatan secara aktif BKM/LKM di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota melalui kegiatan perencanaan (Rakorbang/Musrenbang) dan implementasi pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat/tingkat kelurahan. Pelibatan secara aktif BKM/LKM pada program-program kegiatan pemberdayaan yang ada di 11 Kecamatan di Kota Padang. Program Penguatan dan Pembinaan BKM/LKM dalam penanganan permukiman kumuh di setiap Kecamatan: 1. Dukungan penguatan kelembagaan BKM/LKM tingkat Kecamatan melalui Forum BKM/LKM di masing-masing Kecamatan. Output: Peningkatan Kapasitas SDM BKM/LKM disetiap kelurahan melalui Forum BKM/LKM tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan kelembagaan dan administrasi BKM/LKM di 104 Kelurahan. Output: Biaya Operasional Penunjang kegiatan ditingkat masyarakat. Dikarena kewenangan SKPD Kecamatan mencakup kegiatan Pemberdayaan masyarakat maka kami mengusulkan Program Penguatan dan Pembinaan BKM/LKM ada/diusulkan pada Renja Kecamatan.
49 RAHMA FITRIANI Perangkat Daerah Kota Padang DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN izin mengusulkan perubahan nama kegiatan 1. Pembinaan dan evaluasi perpustakaan di Kota Padang menjadi Pembinaan dan Evaluasi perpustakaan sekolah di Kota Padang. 2. Penilaian pustakawan terbaik tingkat Kota Padang menjadi Penilaian pengelolaan perpustakaan terbaik tingkat Kota Padang. 3. Pembinaan kearsipan dan evaluasi kearsipan menjadi Pembinaan dan evaluasi kearsipan 4. Penyusunan draft ranperda kearsipan, pedoman kearsipan dan sosialisasi menjadi penyusunan draft ranperda tentang pedoman kearsipan. 5. Pembentukan tim penilaian arsiparis Kota Padang menjadi Penilaian pengelola kearsipan SKPD Kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2021 anggarannya dialihkan ke kegiatan lain.
50 H. ENDRIZAL,SE.M.SI Perangkat Daerah Kota Padang Perlu pengaktifan terminal angkutan kota disamping Balaikota karena semenjak tidak aktifnya terminal angkutan kota di sebelah Kantor Balaikota Lama banyak angkutan kota yang ngetem di sembarangan tempat, serta menambah daya tampung angkutan kota yang sekarang melebihi dari tempat yang ada Diperlukan Rehabilitasi Balaikota lama untuk tetap sebagai cagar budaya, Diperlukan pembangunan secara totalitas pasar raya sesegera mungkin baik melalui dana APBN, APBD Prov, APBD Kota/ melalui pihak ketiga yang representatif diharapkan OPD terkait dan stakeholder memberikan kontribusi untuk capaian program prioritas Dinas Perdagangan Kota Padang DINAS PERDAGANGAN Pasar Raya Padang dan Pasar Simpang Haru Dinas Perdagangan dibutuhkan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Pihak Ketiga
51 YANDRI REZA SANDI Stakeholder Lainnya BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) telah terbentuk di 104 Kelurahan di Kota Padang sejak tahun 2006 dan secara eksistensinya hingga saat ini masih aktif. Secara kelembagaan, melalui program PNPM Mandiri dan KOTAKU turut berkontribusi terhadap pencapaian target Pemerintah Pusat (RPJMN) dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang. Salah satu Issue/permasalahan saat ini adalah Belum optimalnya pelibatan BKM/LKM dalam Penanganan Permukiman Kumuh di setiap Kelurahan. Pelibatan secara aktif BKM/LKM di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota melalui kegiatan perencanaan (Rakorbang/Musrenbang) dan implementasi pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat/tingkat kelurahan. Pelibatan secara aktif BKM/LKM pada program-program kegiatan pemberdayaan yang ada di 11 Kecamatan di Kota Padang. Program Penguatan dan Pembinaan BKM/LKM dalam penanganan permukiman kumuh di setiap Kecamatan: 1. Dukungan penguatan kelembagaan BKM/LKM tingkat Kecamatan melalui Forum BKM/LKM di masing-masing Kecamatan. Output: Peningkatan Kapasitas SDM BKM/LKM disetiap kelurahan melalui Forum BKM/LKM tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan kelembagaan dan administrasi BKM/LKM di 104 Kelurahan. Output: Biaya Operasional Penunjang kegiatan ditingkat masyarakat. Dikarena kewenangan SKPD Kecamatan mencakup kegiatan Pemberdayaan masyarakat maka kami mengusulkan Program Penguatan dan Pembinaan BKM/LKM ada/diusulkan pada Renja Kecamatan.
52 YANDRI REZA SANDI Stakeholder Lainnya BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) telah terbentuk di 104 Kelurahan di Kota Padang sejak tahun 2006 dan secara eksistensinya hingga saat ini masih aktif. Secara kelembagaan, melalui program PNPM Mandiri dan KOTAKU turut berkontribusi terhadap pencapaian target Pemerintah Pusat (RPJMN) dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang. Salah satu Issue/permasalahan saat ini adalah Belum optimalnya pelibatan BKM/LKM dalam Penanganan Permukiman Kumuh di setiap Kelurahan. Pelibatan secara aktif BKM/LKM di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota melalui kegiatan perencanaan (Rakorbang/Musrenbang) dan implementasi pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat/tingkat kelurahan. Pelibatan secara aktif BKM/LKM pada program-program kegiatan pemberdayaan yang ada di 11 Kecamatan di Kota Padang. Program Penguatan dan Pembinaan BKM/LKM dalam penanganan permukiman kumuh di setiap Kecamatan: 1. Dukungan penguatan kelembagaan BKM/LKM tingkat Kecamatan melalui Forum BKM/LKM di masing-masing Kecamatan. Output: Peningkatan Kapasitas SDM BKM/LKM disetiap kelurahan melalui Forum BKM/LKM tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan kelembagaan dan administrasi BKM/LKM di 104 Kelurahan. Output: Biaya Operasional Penunjang kegiatan ditingkat masyarakat. Dikarena kewenangan SKPD Kecamatan mencakup kegiatan Pemberdayaan masyarakat maka kami mengusulkan Program Penguatan dan Pembinaan BKM/LKM ada/diusulkan pada Renja Kecamatan.
53 YENNI YULIZA, ST,MT Perangkat Daerah Kota Padang Terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan merupakan permasalahan pembangunan kota yang perlu diminimalisir. Hal ini disebabkan berbagai faktor baik sektoral maupun wilayah. Misalnya saja permasalahan lahan, dimana sebagian besar lahan di Kota Padang adalah merupakan Tanah Ulayat dan Kawasan Hutan Lindung. Pembebasan Tanah Ulayat sangatlah rumit dan susah untuk disertifikatkan, sedangkan untuk Kawasan Hutan Lindung agar bisa dimanrusnyafaatkan, banyak regulasi yang harus dilalui, dibutuhkan waktu untuk mengurusnya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan kebijakan yang tepat, sehingga bisa menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan kota ini. Belakangan ini sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi baru dan lebih menjanjikan untuk meningkatkan PAD Kota Padang. Untuk itu diperlukan infrastruktur dasar yang mumpuni untuk mendukung sektor tersebut, antara alain adalah jalan, pengelolaan air bersih dan listrik. Dimana ini merupakan faktor penunjang yang penting untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kota Padang. Sektor pariwisata ini diharapkan bisa menjadi program prioritas pembangunan kota, yaitu dengan pelaksanakan pembangunan infrastruktur-infrastruktur dasar penunjang sektor pariwisata tersebut. SKPD merupakan pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian pembangunan kota yang selaras dengan visi dan misi Walikota Padang. Program kegiatan SKPD yang dirumuskan diharapkan benar-besar selaras dan mendukung visi dan misi dimaksud, serta lebih difokuskan pada prioritas pembangunan kota, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN Diharapkan untuk indikator dan satuan target kinerja program kegiatan ada standar baku atau acuan untuk seluruh SKPD, misalnya SKPD telah mengikuti yang telah ditetapkan oleh Bappeda, ketika review RKA oleh Inspektorat dan BPKA berbeda pula acuannya sehingga RKA SKPD sering berubah/diperbaiki. Terhadap program kegiatan DPRKPP yang menjadi program kegiatan prioritas pembangunan, agar anggarannya bisa ditambah atau disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat, karena ini akan berpengaruh pada kualitas capaian kinerja yang akan dihasilkan. Dimana DPRKPP yang menjadi pelaku pembangunan diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang berkualitas tidak hanya sekedar mencapai target saja.
54 DRS. MUHIDI Perangkat Daerah Kota Padang mohon di antisipasi dampak sosial utk perbaikan ekonomi masyarakat pasca wabah covid-19 DINAS SOSIAL
55 DEDI RINALDI Pemerintah Provinsi Sumbar Permasalahan terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu : luasnya kawasan yang terdampak banjir dan genangan, yaitu sekitar 42,78 ?ri luas daerah genangan di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara drainase yang dibarengi dengan ada dan kurangnya pengawasan serta pengendalian terhadap pengelolaan jaringan drainase. Disamping itu juga disebabkan karena sistem drainase perkotaan belum terintegrasi dan kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai. salah satu solusi yang dapat dilaksanakan antara lain : a. untuk memiliki trotoar dan drainase yang baik serta sungai yang terawat Dinas PUPR Kota mesti melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dengan melibatkan RT/RW/Kelurahan/Kecamatan serta Satpol PP b. Sediakan Program Sosialisasi/pemahaman pada masyarakat kepada RT/RW/Kelurahan/Kecamatan c. Sediakan kegiatan penindakan oleh Satpol PP d. tingkatkan dana pembangunan/pemeliharaan trotoar/drainase oleh Dinas PUPR Kota Terkait sistem drainase perkotaan belum terintegrasi, maka perlu dokumen masterplan drainase perkotaan, sebagai patokan/pedoman pembangunan drainase berkelanjutan di Kota Padang. berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggarakan pemda urusan PUPR tahun 2019 ada yang tidak tercapai, antara lain : a. presentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase saluran pembuangan air : 98,3% (tidak mencapai target) b. presentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 102,61% (tidak mencapai target) c. presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat 99,72% (tidak tercapai target) perlu ditambah anggaran dana untuk pembangunan/pemeliharaan trotoar dan drainase di dinas PUPR kota Padang baik dari APBD kota padang atau dari sumber lainnya (DAK). DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56 RIZKI NUR ZAIDHAN Perangkat Daerah Kota Padang 1. saran dalam penganggaran sebaiknya diukur berdasarkan volume pekerjaan saja, jika by address maka kecamatan dan kelurahan memiliki keterbatasan sdm sebagai perencana 2. setuju dengan adanya padat karya pasca bencana non alam covid 19, konsepnya semua kegiatan pembangunan fisik memaksimalkan dari masyarakat yang terdampak covid-19 yang bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan fisik tsb,dengan pembagian dalam pekerjaan fisik tsb (30% tenaga ahli/tukang dan 70 ?ri masyarakat terdampak,) sehingga masyarakat terdampak khususnya pengangguran dan pemuda memiliki penghasilan harian berupa upah pekerjaan (saran: untuk semua kegiatan fisik baik pupr,prkpp,kecamatan dan kelurahan) 3. menurunnya daya beli masyarakat pasca wabah covid-19 mengakibatkan melemahnya sektor UMKM, sebaiknya semua koperasi SKPD membantu menguatkan kembali daya beli masyarakat dengan tidak membeli barang kepada distributor langsung melainkan kepada umkm umkm terdampak, memang agak sedikit bertentangan dengan prinsip ekonomi tapi alangkah baiknya laba koperasi kita alihkan untuk menguatkan umkm kita, selanjutnya untuk menumbuhkembangkan umkm sebaiknya kita menggunakan prinsip "dari kita untuk kita" contoh sederhana pengadaan pakaian seragam asn diproduksi oleh KUBE jahit 4. amanat menpan RB dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur dapat dilakukan dengan memberikan bimtek,diklat dan beasiswa tugas belajar 1. pelaksanaan program unggulan walikota yang berada di kecamatan seperti youth centre karena membutuhkan penganggaran yg cukup besar, sebaiknya dilaksanakan oleh OPD teknis 2. pembangunan jalan lingkar bukit gunung pangilun yang melibatkan dua kecamatan, kecamatan nanggalo dan padang utara akan mempermudah akses masyarakat ketika terjadi bencana,satu satunya shelter alam yg berada di pusat kota padang 3. pengerukan sedimentasi dan perbaikan drainase primer (kewenangan provinsi) dari jalan patenggangan padang utara menuju laut sangat efektif untuk mengurangi banjir di kelurahan air tawar barat 4. pembenahan terhadap seluruh drainase sekunder yg ada di padang utara, karena hal ini merupakan biang terjadinya banjir di padang utara seperti drainase jl gajah mada (belakang transmart) menuju kampung lapai, drainase jl sparman menuju drainase primer Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Drainase dinas PUPR Kota - Drainase sekunder s.parman, drainase sekunder belakang transmart Diteruskan program Pemeliharaan Rehabilitasi Drainase prov sumbar (pembenahan drainase primer jalur patenggangan menuju laut) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57 YUDHA PRIMA Pemerintah Provinsi Sumbar 1. diprediksi terjadi pelambatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan penyebaran virus corona sehingga diharapkan kebijakan tahun 2021 lebih diarahkan untuk tetap mengupayakan pertumbuhan yang berkualitas dengan tetap didasarkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 2. Efek sosial dan ekonomi dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung dengan rendahnya daya beli masyarakat, sehingga diprediksi akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kota Padang, untuk itu diharapkan kebijakan tahun 2021 juga diarahkan bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat sangat miskin agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan masyarakat rentan miskin agar dapat terhindar seminimal mungkin dari resiko sosial yang akan diterima nya, salah satu program kegiatan yang mungkin dapat dimunculkan adalah perlindungan sosial dan peningkatan program padat karya
58 NITA YISWA Lembaga Profesi Permasalahan pembangunan telah disajikan dengan baik, namun masih terdapat rumusan permasalahan yang belum berdasarkan data/informasi terkait yang dimuat pada Bab II Rancangan RKPD. Prioritas pembangunan Kota Padang 20210 disusun telah sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Namun belum terlihat bagaimana prioritas pembanguna tersebut dijabaran ke program dan kegiatan apa saja. Program dan kegiatan sudah disajikan per perangkat daerah. Kinerja perlu diselaraskan kembali dengan capaian outcome dan ouput tahun 2019, demikian pula pagu program dan kegiatan perlu disesuaikan denga hasil analisis kapasitas riil keuangan di Bab III. Khusus menghadapi pandemi covid-9, maka perlu dilakukan refocusing pada penanganan covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian dan sosial.
59 YOSRITZAL Akademisi Sehubungan dengan wabah Covid-19, barangkali target-target pembangunan pada tahun 2020 ini ada yang tidak tercapai. Jika hal itu merupakan hal yang berkelanjutan, artinya dilanjutkan pada tahun 2021, maka perencanaan tahun 2021 hendaknya menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Semoga wabah ini segera berlalu. Pasca wabah ini, PEMKO hendaknya punya action plan yang jelas juga bagaimana strategi menghidupkan kembali ekonomi yang mengalami hambatan saat ini dengan berbagai skenario. Pasca wabah covid-19, prioritas pembangunan kota ke depannya hendaknya lebih berfokus pada peningkatan aktifitas perekonomian/ perdagangan dengan tidak meninggalkan pendidikan dan pariwisata. DINAS PERHUBUNGAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan mungkin dapat jadi acuan dalam melihat kinerja dinas perhubungan, namun untuk menilai pemenuhan standar pelayanan minimum, sebaiknya dishub melakukan penilaian, pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap angkutan yang melanggar. Khusus untuk Trans Padang, standar pelayanan minimum tidak boleh tidak, harus terpenuhi agar angkutan ini menjadi angkutan pilihan utama bagi masyarakat. Dinas perhubungan perlu memprioritaskan adanya integrasi antar moda terutama antara kereta api, bus Trans Padang dan angkot agar pergerakan orang dan barang semakin lancar. Bus Trans Padang yang hendak dipesan sebaiknya yang lantainya bisa disejajarkan dengan trotoar sehingga lebih ramah terhadap penyandang disabilitas dan tidak diperlukan peninggian halte.
60 KOMARUDIN RINI, KEMEN PAN-RB Instansi Pemerintah Pusat Perlu dipertimbangkan dinamika lingkungan strategis di masa yang akan datang yang sulit diprediksi (contohnya virus corona), 1. Ada perencanaan terintegrasi lintas OPD yang fokus pada sasaran prioritas RPJMD sehingga ada kejelasan tanggung jawab bersama bagi setiap OPD dalam mencapai sasaran prioritas; Pastikan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja berorientasi pada hasil dan ada keselarasan dg Renstra OPD.. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perlu dimungkinkan adanya perubahan sasaran dan target RPJMD Perlu dimungkinkan adanya perubahan sasaran dan target RPJMD melalui peraturan Kepala Daerah saja...
61 EDO WIRADANA Stakeholder Lainnya Lapangan pekerjaan untuk olahraga (atlit , pelatih , wasit ) yang berprestasi belom diperhatikan pihak pemerintah kota Padang. Pembangunan sport center (pusat olahraga) masih dalam wacana, supaya bisa direalisasikan tahun yang akan datang. Hari Jum'at dijadikan hari libur karena kita pernah pergi ke negara Brunei Darussalam dan di sana dijadikan hari libur. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Supaya ada sekolah menengah kejuruan yang berbasis olahraga binaan kota Padang
62 ICUN SULHADI DAN ANTONI TSAPUTRA Stakeholder Lainnya Inklusivitas penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerah dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur publik terutama transportasi umum, pusat perbelanjaan, tempat wisata dll serta layanan publik yang ramah disabilitas di kota Padang masih jauh dari kriteria kota inklusif. Padahal di tahun 2016 kota Padang sudah mencanangkan sebagai kota inklusif. - Semua proses perencanaan pembangunan terutama musrenbang dari tingkat kelurahan sampai kota harus menjadikan masyarakat disabilitas sebagai stakeholder wajib untuk diundang. Kemudian penyelenggaraan musrenbang juga perlu memperhatikan kebutuhan khusus peserta disabilitas seperti tempat yang aksesibel dan penyediaan penterjemah bahasa isyarat. Alternatif lain adalah dengan melakukan musrenbang tematik untuk disabilitas. - Layanan satu atap yang sangat penting bagi masyarakat juga harus aksesibel dan inklusif bagi masyarakat disabilitas. - Dinas DukCapil hendaknya memastikan semua data kependudukan harus terpilah disabilitas - Dinas PU melanjutkan pembangunan jalur pedestrian yang ramah disabilitas - Dinas naker membentuk unit layanan disabilitas untuk pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas - BPBD membentuk unit layanan disabilitas untuk inklusi disabilitas dalam PRB - Dinas perhubungan memastikan aksesibilitas transpadang bagi penyandang disabilitas baik di koridor yang lama maupun yang baru - Dinas sosial membentuk unit layanan disabilitas untuk layanan habilitasi dan rehabilitasi - DPRD Kota Padang menginisiasi amandemen Perda Disabilitas agar selaras dengan UU No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
63 WILDA SOFIA DAN FARDIANTO Stakeholder Lainnya Melengkapi dari yang sudah ada kebutuhan khusus untuk masalah pekerjaan difabel yang masih jauh dari hal yang diharapkan sehingga cita-cita menjadikan kota padang yang ramah insklusif sekedar seremonial belaka, pemerintah menunjang kembali ketersediaan dan pengadaan balai pelatihan kerja, semua sudah harus dilengkapi dengan kebijakan, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Syarat rekruitmen kerja harus ramah disabilitas dan program pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian difabel seperti program bantuan pendayagunaan modal usaha mandiri, semua harus memastikan pendekatan secara komprehensif Pemerintah memperhatikan kembali kesejahteraan kawan-kawan disabilitas yang masih jauh dari kata sejahtera, aksesibilitas dalam memperoleh pekerjaan seperti pendamping bahasa isyarat yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan pencari kerja, rekan-rekan kerja atau bisa jadi pejabat setempat terkait masalah pemerataan kesejahteraan terutama masalah pekerjaan. kalaupun masih jauh dari kata sempurna tapi berusaha menutupi kekurangan yang ada dengan banyak kegiatan positif yang bisa membuat kami sejahtera, minimal ada bantuan usaha mandiri dari kawan- kawan disabilitas yang difasilitasi oleh organisasi organisasi disabilitas dalam memberikan pelatihan usaha mandiri yang berdampak baik bagi perekonomian kawan-kawan disabilitas.
64 SXLYFZVCZGDAPUDAERT Perangkat Daerah Kota Padang 1SG3Hc hi guys http://xnxx.in.net/ 1SG3Hc hi guys http://xnxx.in.net/ 1SG3Hc hi guys http://xnxx.in.net/ DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1SG3Hc hi guys http://xnxx.in.net/ 1SG3Hc hi guys http://xnxx.in.net/
65 JMSPCGXHSXDMNFQD Tokoh Masyarakat gKBQcn http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx gKBQcn http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx gKBQcn http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx BADAN PENDAPATAN DAERAH gKBQcn http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx gKBQcn http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx
66 KFRNKWGRAJ Tokoh Masyarakat 9sOeKs https://writemyessayforme.web.fc2.com#write 9sOeKs https://writemyessayforme.web.fc2.com#write 9sOeKs https://writemyessayforme.web.fc2.com#write DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9sOeKs https://writemyessayforme.web.fc2.com#write 9sOeKs https://writemyessayforme.web.fc2.com#write
67 VORMVZYFVPOYDZRC Perangkat Daerah Kota Padang 9y2toD https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx 9y2toD https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx 9y2toD https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 9y2toD https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx 9y2toD https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
68 VVUOJZFNELJCU Kab/Kota Tetangga E3nafD lhrlifeylspt, [url=http://ykocrflaaetf.com/]ykocrflaaetf[/url], [link=http://uyauncrgpvyo.com/]uyauncrgpvyo[/link], http://gzhnlolrrlbx.com/ E3nafD lhrlifeylspt, [url=http://ykocrflaaetf.com/]ykocrflaaetf[/url], [link=http://uyauncrgpvyo.com/]uyauncrgpvyo[/link], http://gzhnlolrrlbx.com/ E3nafD lhrlifeylspt, [url=http://ykocrflaaetf.com/]ykocrflaaetf[/url], [link=http://uyauncrgpvyo.com/]uyauncrgpvyo[/link], http://gzhnlolrrlbx.com/ DINAS PERTANIAN E3nafD lhrlifeylspt, [url=http://ykocrflaaetf.com/]ykocrflaaetf[/url], [link=http://uyauncrgpvyo.com/]uyauncrgpvyo[/link], http://gzhnlolrrlbx.com/ E3nafD lhrlifeylspt, [url=http://ykocrflaaetf.com/]ykocrflaaetf[/url], [link=http://uyauncrgpvyo.com/]uyauncrgpvyo[/link], http://gzhnlolrrlbx.com/
69 RXDUSGYOGOLXPZHTMWJ Akademisi g87ZFU knqnlijobypo, [url=http://bhjijjookreq.com/]bhjijjookreq[/url], [link=http://oxaymsugmoxg.com/]oxaymsugmoxg[/link], http://qhhwtncwmgqc.com/ g87ZFU knqnlijobypo, [url=http://bhjijjookreq.com/]bhjijjookreq[/url], [link=http://oxaymsugmoxg.com/]oxaymsugmoxg[/link], http://qhhwtncwmgqc.com/ g87ZFU knqnlijobypo, [url=http://bhjijjookreq.com/]bhjijjookreq[/url], [link=http://oxaymsugmoxg.com/]oxaymsugmoxg[/link], http://qhhwtncwmgqc.com/ DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN g87ZFU knqnlijobypo, [url=http://bhjijjookreq.com/]bhjijjookreq[/url], [link=http://oxaymsugmoxg.com/]oxaymsugmoxg[/link], http://qhhwtncwmgqc.com/ g87ZFU knqnlijobypo, [url=http://bhjijjookreq.com/]bhjijjookreq[/url], [link=http://oxaymsugmoxg.com/]oxaymsugmoxg[/link], http://qhhwtncwmgqc.com/